Sistem Pemerintahan di berbagai negara


Berikut ini sistem pemerintahan di berbagai negara yang disarikan dari berbagai sumber, terutama dari situs lembaga-lembaga negara:

Sistem Pemerintahan Indonesia

Negara Indonesia adalah Negara berdaulat yang menganut paham demokrasi. Hal ini didasarkan secara konstitusional dan fundamental pada Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV yang berbunyi:

“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Lalu Pasal 1 ayat 2 Batang Tubuh UUD 1945 yang menegaskan bahwa,”Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.

Dari kedua dasar di atas semakin menguatkan bahwa Negara Indonesia adalah Negara demokrasi. Kata “kerakyatan” dan ”kedaulatan adalah di tangan rakyat” telah menunjukkan asas demokrasi yang artinya bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat.”

Lalu apakah arti kedaulatan rakyat itu sendiri?

Jean Bodin (1530-1596), seorang pengarang yang berasal dari Toulouse,Prancis yang juga seorang ahli hukum serta seorang pembela hak-hak rakyat Prancis banyak mengemukakan pendapatnya tentang hal ini. Di dalam bukunya “Six Lives de la Republique” (1675) dikemukakan bahwa kekuasaan mengatasi warga Negara dan anak buah,malahan mengatasi undang-undang, atau dengan kata lain, Bodin mengatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan yang penuh dan langgeng kepunyaan satu Republik (Muhammad Yamin, 1952;1150).

Pada zaman pertengahan, pengertian kedaulatan berubah, yakni perhubungan antar Negara. Ini menimbulkan pengertian Negara berkedaulatan menurut hukum internasional, yaitu Negara yang bebas merdeka dari Negara-negara laindan mempunyai kemerdekaan yang hanya kurang lebih dapat dibatasi oleh kemauan sendiri(Muhammad Yamin, 1952;56).

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa kedaulatan rakyat berarti kekuasaan tertinggi terletak pada rakyat. Menurut J.J. Rousseau kedaulatan sebenarnya tidak terletak lagi pada rakyat karena oleh rakyat telah dikuasakan kepada seseorang (raja), atau satu yang nyata-nyata menyatakan kekuasaannya itu (Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1980;115).

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Sejalan dengan teori Rousseau tentang kedaulatan rakyat, maka kedaulatan rakyat Indonesia tidak dilakukan melainkan diserahkan pelaksanaannya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sehingga menurut ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 1945, MPR merupakan Lembaga tertinggi Negara, karena MPR adalah miniatur dari rakyat yang menyalurkan aspirasi rakyat.

Jadi,pemegang seluruh kekuasaan Negara Republik Indonesia adalah rakyat yang kemudian diserahkan kepada MPR. Seluruh macam kekuasaan ada di tangan Majelis tetapi Majelis melimpahkan lagi kekuasaannya kepada lembaga-lembaga yang ada di bawahnya, yaitu:

v Kekuasaan Eksekutif kepada Presiden.

v Kekuasaan Legislatif kepada Presiden bersama DPR.

v Kekuasaan yudikatif kepada Mahkamah Agung dan untuk sebagian kecil diserahkan kepada Presiden.

v Kekuasaan Pemeriksaan Keuangan Negara kepada BPK.

v Kekuasaan menasehati Ekskutif kepada DPA.

Jadi, lembaga-lembaga tinggi Negara itu adalah merupakan pemegang kekuasaan yang diambil dan dibagi dari kekuasaan MPR.

SEJARAH LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA INDONESIA

1. UUD 1945 (periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949)

Pada periode ini Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan BPK belum terbentuk. Meskipun secara yuridis formal ketiga lembaga ini telah diakui eksistensinya, terbukti dengan diaturnya ketiga lembaga ini dalam UUD 1945.
Pada saat itu berdasarkan pasal IV aturan peralihan yang berbunyi ” sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, dibentuk menurut Undang – undang dasar segala kekuasaannya dijalankan oleh presiden dengan bantuan sebuah komite nasional “. Untuk memperkuat Komite Nasional, kemudian dikeluarkan maklumat Wakil Presiden No. X (eks) tahun 1945. Dalam maklumat tersebut ditentukan bahwa sebelum MPR dan DPR dibentuk, kepada Komite Nasional diberikan kekuasaan legislatif dan ikut serta menetapkan garis – garis besar haluan Negara.

2. Konstitusi RIS ( periode 27 Desember 1949 – 17Agustus 1950 )

Periode ini, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan parlementer pola Inggris, sebagai akibat perundingan dan persetujuan konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda. Berdasarkan pasal 127 Konstitusi RIS, Lembaga Negara yang berwenang menetapkan undang – undang federal adalah ;

Ø Pemerintah, bersama – sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat, sepanjang mengenai peraturan – peraturan yang khusus mengenai satu daerah bagian, beberapa daerah bagian, atau semua daerah bagian atau bagian – bagiannya, ataupun yang khusus mengenai perhubungan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah – daerah yang diatur dalam pasal 2 Konstitusi RIS ( meliputi seluruh daerah Indonesia ),

Ø Pemerintah bersama – sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan yang bukan merupakan pengaturan hal – hal yang disebut dalam point (a) atau selebihnya dari yang telah disebutkan.
Yang menarik pada periode ini adalah adanya badan Konstituante yang diatur dalam bab V Konstitusi RIS yang bersama – sama dengan pemerintah yang bertugas (selekas – lekasnya) menetapkan Konstitusi Rapublik Indonesia Serikat yang akan menggantikan Konstitusi Sementara ( pasal 186 Konstitusi RIS ).

3. UUD Sementara 1950 ( Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959 )

Bentuk Negara Serikat tidak bertahan lama, hanya berlangsung kurang lebih 8 bulan. Melalui pasal 90 konstitusi ( R.I.S. ) kemudian dilakukan perubahan – perubahan terhadap konstitusi (R.I.S.) dengan mengubah bagian – bagian yang merupakan unsur – unsur Negara serikat menjadi Negara Kesatuan. Hal itu dilakukan melalui Undang – Undang Federal No. 7 / 1950 ( Lembaran Negara No. 56/ 1950 ). Perbedaan yang paling mendasar dari Konstitusi sebelumnya adalah dihapuskannya Senat, yang menjadi Badan Perwakilan adalah Dewan Perwakilan Rakyat.

4. UUD 1945 ( Periode 1959 – 1971 )

Dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No. 150 tentang Dekrit, atau yang lebih dikenal dengan Dekrit Presiden 1950, maka UUD 1945 berlaku kembali. Badan Konstituante yang telah dibentuk melalui Undang – Undang pemilihan umum No. 7/1953 dibubarkan. Dalam periode ini pasal IV aturan peralihan UUD 1945 tidak berlaku lagi, sebab telah terbentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, Dewan Perwakilan Rakyat Gotong – royong, serta Dewan Pertimbangan Agung Sementara.

5. UUD 1945 ( periode 1971 – 1999 )

Setelah terjadinya usaha perebutan kekusaan G-30 S/PKI Pemerintah bertekad melaksanakan Undang – Undang Dasar 1945 secara murni dan konskwen. Namun yang terjadi adalah ” executive heavy ” , struktur UUD 1945 memberikan pengaturan yang dominan terhadap lembaga kepresidenan, baik jumlah pasal maupun kekusaannya. Pada periode ini Presiden dipilih oleh badan perwakilan rakyat ( yaitu MPR ) dan Presiden tunduk dan bertanggungjawab kepada badan perwakilan rakyat ( MPR ), dan dapat diberhentikan oleh MPR. Mengenai hal ini, telah dilakukan pembatasan melalui TAP MPR No. XIII/MPR/1998 ( pada periode ini MPR masih merupakan lembaga Tertinggi Negara ) yang menyebutkan Presiden dan Wakil Presiden RI memegang jabatan selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang hanya untuk satu kali masa jabatan.
Sebagaiamana telah disebutkan diatas bahwa MPR merupakan lembaga tertinggi Negara. MPR menjalankan kekuasaan Negara yang tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.

6. UUD 1945 ( periode 1999 – sekarang/ setelah perubahan )

Amandemen UUD 1945 yang telah dilakukan sebanyak empat kali menggulirkan berbagai perubahan pula dalam struktur ketatanegaraan. disamping adanya beberapa lembaga Negara yang dihapuskan, dibentuk beberapa lembaga Negara baru, untuk memenuhi kebutuhan hidup berbangsa dan bernegara. Dengan diubahnya beberapa pasal tertentu dalam UUD berimplikasi pada beberapa perubahan yang sangat signifikan, antara lain; Perubahan ketentuan pasal 1 ayat (2) yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut Negara Indonesia karena kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga Negara, yaitu MPR, tetapi melalui cara dan oleh berbagai lembaga yang ditentukan oleh UUD 1945. Dengan demikian kedaulatan tetap ditangan rakyat, sedangkan lembaga – lembaga Negara melaksanakan bagian – bagian dari kedaulatan itu menurut wewenang, tugas dan fungsi yang diberikan oleh UUD 1945. Dengan perubahan ini pula tidak dikenal lagi istilah lembaga tertinggi Negara ataupun lembaga tinggi Negara.

C. MACAM-MACAM LEMBAGA NEGARA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

1. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

Pembukaan UUD 1945 alinea IV menempatkan salah satu asas Negara yaitu ”hal mana menunjuk dengan tegas pada arti bahwa rakyatlah pemegang seluruh kekuasaan di Negara Indonesia,yang artinya bahwa Indonesia berasaskan demokrasi.

Sebagai pengaturan lebih lanjut tentang demokrasi itu, maka pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan lagi bahwa, “kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Berdasarkan pasal tersebut maka MPR adalah merupakan lembaga Negara tertinggi.dalam struktur ketatanegaraan, sebab lembaga inilah yang melakukan kedaulatan rakyat, lembaga inilah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Negara. Adapun kekuasaan Majelis menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah :

o Menetapkan Undang-Undang Dasar.

o Menetapkan GBHN

o Memilih Presiden dan Wakil Presiden

o Mengambil Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden.

o Mengubah UndangUndang Dasar.

Dalam Tap MPR No. 1 Tahun 1976 dijelaskan secara luas tugas dan wewenag Majelis, antara lain:

§ Membuat peraturan-peraturan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga Negara lain, termasuk menetapkan GBHNyang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden atau Mandataris.

§ Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan-putusan Majelis.

§ Meminta pertanggungjawaban dari Presiden/Mandataris mengenai pelaksanaan GBHN dan menilai pertanggung jawab tersebut.

§ Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden dalam masa jabatannya apabila Presiden/Mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan Negara dan/atau Undang Undang Dasar.

§ Menetapkan Peraturan Tata Tertib Majelis.

§ Menetapkan Pimpinan Majelis yang dipilih dari dan oleh anggota Majelis.

§ Memberikan keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah janji anggota.

2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Menurut Undang Undang Dasar 1945, Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Presiden memegang kekuasaan legislative. Kedudukan Dewan ini kuat sehingga tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, dan sebaliknya Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR. DPR mempunyai kekuasaan legislatif bersama Presiden yaitu membuat Undang Undang. Kemudian ditentukan pula adanya hak budget bagi Dewan berdasarkan Pasal 23 ayat 1, hak inisiatif untuk membuat Undang Undang berdasarkan pasal 21 ayat 1 serta hak-hak lain bagi Dewan seperti hak Tanya, hak amandemen, hak usul pernyataan pendapat, hak menyalidiki dan sebagainya. Dewan juga dapat mengusulkan diadakannya Sidang Istimewa Majelis untuk meminta pertanggungjawaban Presiden apabila Presiden dianggap sungguh-sungguh melanggar haluan Negara.

3. PRESIDEN

Ketentuan tentang Kepala Negara yang disebut Presiden itu diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat 1 sampai dengan pasal 15. Menurut Pasal 4 ayat 1 Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan. Bunyi Pasal 4 ayat 1 itu jelas-jelas menegaskan bahwa Presiden menduduki sebagai Kepala Pemerintahan (Kepala Eksekutif). Hal ini diperjelas oleh penjelasan Undang Undang Dasar 1945 untuk pasal tersebut yang menyatakan bahwa “Presiden ialah Kepala Kekuasaan Eksekutif dalam Negara”. Lazimnya di Negara-negara yang menggunakan system kabinet presidensiil, disamping berfungsi sebagai Kepala Pemerintahan Presiden juga berfungsi pula sebagai Kepala Negara. Berikut ini adalah kekuasaan-kekuasaan Presiden sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan:

Ø Kekuasaan Legislatif (Pasal 5 dan Pasal 17 ayat 2 Undang-Udang Dasar 1945)

Ø Kekuasaan Administratif (Pasal 15 dan Pasal 17 ayat 2 Undang Undang Dasar 1945)

Ø Kekuasaan Eksekutif (Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Dasar 1945)

Ø Kekuasaan Militer (Pasal 10, 11 dan 12 Undang Undang Dasar 1945)

Ø Kekuasaan Yudikatif (Pasal 14 Undang Undang Dasar 1945)

Ø Kekuasaan Diplomatik (Pasal 13 Undang Undang Dasar 1945)

Secara lebih terperinci, dapatlah dikemukakan bahwa Presiden Republik Indonesia berdasarkan Undang Undang Dasar 1945 mempunyai kekuasaan-kekuasaan:

Ø Menjalankan Undang Undang.

Ø Mengangkat dan memberhentikan Menteri-Menteri.

Ø Membentuk Undang-Undang bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Ø Membentuk peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang.

Ø Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang.

Ø Mengajukan RAPBN.

Ø Memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Perang Republik Indonesia.

Ø Menetapkan perang dengan persetujuan DPR.

Ø Mengangkat duta dan konsul.

Ø Menerima duta dari Negara lain.

Ø Memberi grasi, abolisi, amnesty, dan rehabilitasi.

Ø Memberi gelar dan tanda jasa.

4. DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG

Tentang Lembaga Tinggi Negara yang berfungsi sebagai penasehat dari Presiden ini di dalam Undang Undang Dasar 1945 diatur di dalam BAB IV, Pasal 16 yang berbunyi:

Ø Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan Undang Undang.

Ø Dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Pemerintah.

5. MAHKAMAH AGUNG

Mahkamah Agung adalah Lembaga Tertinggi Negara yang menurut Pasal 24 Undang Undang Dasar 1945 melakukan kekuasaan kehakiman bersama lain-lain badan kehakiman menurut Undang Undang ayat 1; susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan Undang Undang ayat 2. Kekuasaan kehakiman dan peradilan adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memeberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan. Di dalam Undang –Undang No. 14 Tahun 1970 itu disebutkan dalam Pasal 10 adanya empat macam peradilan pemegang kekuasaan kehaiman, yaitu:

Ø Peradilan Umum

Ø Peradilan Agama

Ø Peradilan Militer

Ø Peradilan Administrasi Negara (Peradilan Tata Usaha Negara)

Struktur organisasi Mahkamah Agung terdiri dari sekurang-kurangnya seorang ketua dan empat orang Hakim Agung ditambah beberapa panitera pengganti. Adapun kekuasaan-kekuasaan Mahkamah Agung pada garis besarnya bias dibedakan menjadi dua macam:

.) Kekuasaan di dalam peradilan yang meliputi:

Ø Memutuskan perkara-perkara dalam tingkat pertama dan tertinggi dalam perselisihan yuridiksi.

Ø Memberikan kasasi, yaitu mematalkan keputusan Hakim yang lebih rendah.

Ø Memberikan keputusan pada tingkat banding atau keputusan-keputusan wasit-wasit (pengadilan wasit atau pengadilan arbiter).

.) Kekuasaan di luar peradilan yang meliputi:

Ø Melakukan pengawasan tertinggi atas jalannya pengadilan-pengadilan di bawahnya.

Ø Melakukan pengawasan tertinggi atas para notaris dan pengacara.

Ø Memberikan nasehat kepada Presiden dalam memberikan grasi, abolisi, dan rehabilitasi atau pertimbangan-pertimbangan dan keterangan tentang kasus-kasus yang berhubungan dengan hukum apabila hal tersebut di atas diperlakukan oleh pemerintah.

6. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan badan penilai dan peneliti serta penentu, “sah” atau tidaknya penggunaan uang Negara.menurut Undang Undang Dasar 1945 serta menurut Undang Undang No. 5 Tahun 1973 BPK mempunyai tanggung jawab tentang keuangan Negara. Dalam kaitan ini maka terdapat tiga fungsi BPK, yaitu:

Ø Fungsi operatif yakni,melakukan pemeriksaan, pengawasan dan penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuangan Negara.

Ø Fungsi yudikatif yakni, melakukan tuntutan terhadap bendaharawan yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melakukan kewajibannya, menimbulkan kerugian besar bagi Negara.

Ø Fungsi memberi rekmendasi yakni, memberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang pengurusan Negara.

Untuk melaksanakan ketiga fungsi tersebut maka BPK berwenang antara lain:

Ø Meminta, memberikan dan meneliti pertanggungjawaban atas penguasaan dan pengurusan keuangan Negara serta mengusahakan keseragaman baik dalam tata cara pemeriksaan maupun dalam penata usahaan Negara.

Ø Mengadakan dan menetapkan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.

Ø Melakukan penelitian dan penganalisaan terhadap pelaksanaan peraturan perundangan di bidang keuangan.

Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1973 menentukan tugas kewajiban BPK sebagai berikut:

Ø Memeriksa tanggung jawab pemerintah tentang keuangan Negara.

Ø Memeriksa semua pelaksanaan APBN

Ø Pelaksanaan pemeriksaan seperti dimaksudkan oleh (a) dan (b) tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang Undang.

Ø Hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kepada DPR

Undang Undang No. 5 Tahun 1973 dalam Pasal 6 menyatakan bahwa BPK ini berbentuk Dewan yang terdiri dari seserang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota ditambah 5 (lima) orang anggota. Pasal 5 menentukan bahwa BPK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia.


Sistem Pemerintahan Negara Jepang
SISTEM POLITIK

Politik dijalankan dalam kerangka parlementer demokrasi representatif monarki, dimana Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan dan Kaisar sebagai kepala negara. Kaisar adalah simbol Negara dan kesatuan rakyat, posisinya yang berasal dari kehendak orang-orang dengan kekuatan berdaulat yang tinggal. Diet adalah badan tertinggi dari kekuasaan negara dan satu-satunya badan pembuat undang-undang. Terdiri dari dua rumah, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Anggota Dewan.
Politik yang dijalankan terdiri dari sistem multi partai.Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah.
Sedangkan kekuasaan legislatif dipegang oleh Diet atau Kokkai(parlemen), dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Anggota Dewan. Imperial Takhta adalah dinasti dan berhasil sesuai dengan Undang-Undang Rumah Imperial disahkan oleh Diet. Perdana Menteri ditunjuk dari antara para anggota Diet oleh resolusi dan diangkat oleh Kaisar. Perdana Menteri menunjuk para menteri negara, mayoritas dari mereka harus dipilih dari antara para anggota Diet. Perdana Menteri dapat menghapus menteri ketika ia / dia memilih. Sistem yudikatif yang dijalankan adalah entitas independen. Masa jabatan anggota Dewan adalah empat tahun, tetapi tidak ada ketentuan untuk Perdana Menteri, hanya saja biasanya bertepatan dengan jangka waktu legislatif. Masa jabatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat dihentikan sebelum masa jabatan penuh habis jika DPR dibubarkan. Tidak ada batasan mengenai alasan pembubaran. Namun dalam prakteknya, pembubaran diucapkan ketika penilaian orang yang dicari pada sebuah masalah penting politik atau masalah mengenai kebijakan penting yang menimbulkan kontroversi antara kabinet dan Diet, atau ketika ada alasan yang sah untuk mempertimbangkan bahwa DPR tidak mewakili publik pendapat. Jika DPR dibubarkan, harus diadakan pemilihan umum anggota DPR dalam waktu 40 hari sejak tanggal pembubaran, dan Diet harus menghimpun dalam waktu 30 hari dari tanggal pemilu. Rumah Anggota Dewan ditutup pada waktu yang sama.
Dalam studi akademis Jepang dianggap sebagai sebuah negara Monarki Konstitusional.

PARLEMEN

Nama parlemen di Jepang adalah Kokkai/Nasional Diet, sedangkan struktur parlemen yang dijalankan adalah Bikameral. Nama ruangannya ialah Shugiin. Dan kamar yang digunakan untuk parlemen Bikameral adalah Sangiin/Rumah Anggota Dewan.

SISTIM PEMILU

Orang-orang yang berhak milih di Jepang (usia pemilih mulai 20 tahun) ikut serta dalam berbagai kegiatan yang besar dari pemilu ditingkat propinsi, regional dan tingkat nasional. Walikota dan wakil-wakilnya dipilih didalam pertemuan-pertemuan dari daerah kotapraja melalui pemilihan terbuka, seperti juga gubernur dan wakil-wakilnya dalam parlemen dari 47 pejabat tinggi daerah, yang tentu saja menentukan dalam pertanyaan-pertanyaan yang penting seperti politik moneter atau kebijaksanaan politik, hanya tentang sebuah otonomi politik yang terbatas. Disamping itu setiap 3 tahun sekali, setengah dari 252 anggota Majelis Perwakilan Tinggi (setara MPR) harus dipilih dalam pemilu. Yang paling penting ada lah pemilihan untuk parlemen nasional (setara DPR).
Sebelum reformasi pemilu tahun 1994 pernah ada 129 distrik pemilihan yang sedang (tidak besar dan tidak kecil), yang didalamnya dulu banyak mandat-mandat yang dioper untuk DPR. Tiga sampai lima kandidat dari setiap distrik-distrik pemilu ini (sejak 1986 dalam kasus tersendiri juga 2 atau 6 kandidat), yang paling banyak mendapatkan suara, dikirim ke DPR.
Walaupun sampai 6 pembawa mandat terpilih didalam sebuah wilayah tertentu, setiap pemilih hanya mempunyai satu suara. Karena suara-suara yang tersendiri tidak dapat diperhitungkan diantara kandidat-kandidat dari partai yang sama (“suara-suara tak jelas yang terpisah tidak bisa dipindahkan”). Ini artinya bahwa, dulu banyak kandidat-kandidat yang berbeda masuk dan terjadi suatu konflik dalam satu partai yang sama. Dalam banyak hal keputusan-keputusan pemilu yang berorientasi program partai adalah suatu hasil dari pada perorangan. Disamping itu sistim pemilu dulu memperkuat faksi-faksi didalam satu partai, karena dulu dalam peraturan anggota-anggota dari bermacam-macam faksi didalam satu partai harus mengambil alih dalam hal begitu banyaknya kandidat-kandidat dari satu partai.
Juga artinya didalam politik dana ditransfer melalui sistim pemilu, karena dulu kampanye pemilu yang memenuhi syarat sangat mahal sekali. Tujuan dari reformasi pemilu 1994 pada waktu itu adalah sebagai akibat dari pada itu, mengusahakan perbaikan keadaan. Akhirnya untuk keberhasilan pemilu pada waktu itu secara tradisionil disebut juga tiga “BAN” yaitu : satu daerah kekuatan yang lokal (JIBAN), satu wajah yang dikenal (KANBAN) dan satu bursa bagus untuk pertolongan dana secara materi (KABAN). Namun dalam mobilisasi suara di Jepang yang berperan penting adalah kelompok-kelompok penyokong yang bersifat perorangan dari kandidat-kandidat sendiri disatu pihak dan di lain pihak adalah organisasi-organisasi amatir yang budistis “Soka Gakkai”.
Fakta mendorong timbulnya dinasti-dinasti politikus, bahwa tiga faktor keberhasilan yang inti dalam pemilu-pemilu dapat diwariskan. Dari banyaknya pemegang mandat yang muncul dari pemilihan-pemilihan untuk DPR 1996 sebagai contoh adalah seperempat dari politikus warisan atau politikus yang masih memegang jabatan. Eksistensi dinasti-dinasti politikus tidak dijadikan permasalahan oleh pemilih-pemilih di Jepang, karena seperti diketahui, sebuah tugas penting politikus-politikus secara tradisionel terletak diperwakilan yang berhasil dari kepentingan-kepentingan materi setiap distrik pemilu di Tokyo. Kontak-kontak yang perlu untuk itu dapat diturunkan dari satu generasi kegenerasi berikutnya, apa yang paling penting adalah pemilih dari daerah-daerah pedalaman atau pedesaan diberi bayaran/honor.

 

Sistem Pemerintahan Negara Filipina

Motto: Maka-Diyos, Makatao, Makakalikasan, at Makabansa (Demi Cinta Tuhan, Rakyat, Alam dan Negara)

Lagu: Lupang Hinirang (Tanah Air yang Dicintai)
Ibu kota: Manila
Bahasa resmi: Filipino (Tagalog), Inggris
Bentuk pemerintahan: Republik
F Filipina adalah sebuah negara republik di Asia Tenggara, sebelah utara Indonesia dan Malaysia. Filipina merupakan sebuah negara kepulauan. Negara ini terdiri dari 7.107 pulau. Filipina seringkali dianggap sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara di mana pengaruh budaya Barat terasa sangat kuat.
Filipina adalah negara paling maju di Asia setelah Perang Dunia II, namun sejak saat itu, telah tertinggal di belakang negara-negara lain akibat pertumbuhan ekonomi yang lemah, penyitaan kekayaan yang dilakukan pemerintah, korupsi yang luas, dan pengaruh-pengaruh neo-kolonial.
Masalah-masalah besar negara ini, yakni gerakan separatis muslim di sebelah selatan Mindanao, pemberontak-pemberontak dari Tentara Rakyat Baru (New People’s Army) yang beraliran komunis di wilayah-wilayah pedesaan, kebijakan-kebijakan pemerintah yang sering tidak konsisten, tingkat kejahatan yang makin meningkat, dan kerusakan lingkungan seperti penebangan hutan dan polusi laut.
Sejarah
Peninggalan tertulis Filipina dimulai sekitarF abad ke-8 berdasarkan temuan lempeng tembaga di dekat Manila. Dari tulisan pada lempeng itu diketahui bahwa Filipina berada dalam pengaruh Sriwijaya. Namun demikian bukti tertulis ini sangat sedikit sehingga bahkan ahli-ahli sejarah Filipina masih beranggapan sejarah Filipina dimulai pada era kolonialisme.
Sebelum orang-orang Spanyol datang pada abad ke-16, di Filipina berdiri kerajaan-kerajaan kecil yang bercorak animisme yang terpengaruh sedikit kultur India dan yang bercorak Islam di bagian selatan kepulauan. Kerajaan-kerajaan muslim ini mendapat pengaruh kuat dari Kerajaan Malaka.
Sepanjang masa 265 tahun, Filipina merupakan koloni Kerajaan Spanyol (1565-1821) dan selama 77 tahun berikutnya diangkat menjadi provinsi Spanyol (1821-1898). Negara ini mendapat nama Filipina setelah diperintah oleh penguasa Spanyol, Raja Felipe II. Setelah Perang Spanyol-Amerika pada tahun 1898, Filipina diperintah Amerika Serikat. Ia kemudian menjadi sebuah persemakmuran di bawah Amerika Serikat sejak tahun 1935. Periode Persemakmuran dipotong Perang Dunia II saat Filipina berada di bawah pendudukan Jepang. Filipina akhirnya memperoleh kemerdekaannya (de facto) pada 4 Juli 1946. Masa-masa penjajahan asing ini sangat mempengaruhi kebudayaan dan masyarakat Filipina. Negara ini dikenal mempunyai Gereja Katolik Roma yang kuat dan merupakan salah satu dari dua negara yang didominasi umat Katolik di Asia selain Timor Leste.

PEMBAHASAN
Sistem Pemerintahan Filipina
F Sistem pemerintahan Filipina menerapkan demokrasi konstitusional yang ditandai oleh beberapa hal, yaitu kekuasaan pemerintah terbatas, negara hukum (rechstaat) yang tunduk pada rule of law, dan tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan kekuasaan pemerintahan ini tercantum di dalam konstitusi.

Pemerintahan berdasarkan konstitusi akan menjamin hak-hak asasi warga negara. Alasan pembatasan kekuasaan ini, antara lain sebagaimana pernyataan Lord Acton: ‘power tends to corupt, but absolute power corupts absolutely’, artinya bahwa kekuasaan itu cenderung korup, terlebih jika kekuasaan tanpa batas. Oleh karena itu, harus ada pembagian kekuasaan agar kesempatan penyalahgunaan kekuasaan dapat diperkecil.
Sistem Bikameral Filipina
F Selama 1907-1916, Komisi Filipina yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal AS menjabat sebagai majelis tinggi dari parlemen kolonial dan pada saat yang sama juga menjalankan kekuasaan eksekutif. Pada 29 Agustus 1916 Kongres Amerika Serikat memberlakukan “Akta Otonomi Filipina” atau yang umum dikenal sebagai “Undang-undang Jones” yang merintis jalan untuk pembentukan Kongres Filipina yang terdiri dari dua kamar; di sini Senat berfungsi sebagai majelis tinggi, sementara Dewan Perwakilan sebagai majelis rendahnya. Lalu Komisioner Residen Filipina Manuel L. Quezon mendorong Ketuanya, Sergio Osmeňa untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin Senat, tetapi Osmeňa lebih suka memimpin majelis rendah. Quezon kemudian mencalonkan diri untuk Senat dan menjadi Presiden Senat selama 19 tahun berikutnya (1916-1935).

Ciri-ciri dan Komposisi
F Kongres bikameral atau Kongreso terdiri dari Senat atau Senado (24 kursi- setengah dipilih setiap tiga tahun; anggota dipillih berdasarkan suara terbanyak untuk masa tugas tiga tahun) dan Dewan Perwakilan atau Kapulungan Ng Mga Kinatawan (214 anggota mewakili distrik plus 24 anggota daftar partai sektoral; anggota terpilih oleh suara terbanyak untuk masa tugas tiga tahun; Konstitusi melarang Dewan Perwakilan memiliki lebih dari 250 anggota). Spesialisasi: Senado untuk ratifikasi treaty, Kapulungan Ng Mga Kinatawan untuk RUU Keuangan.

Rekrutmen Presiden

F Presiden Filipina adalah kepala negara dan kepala pemerintahan di Republik Filipina. Presiden Filipina dikenal oleh masyarakat setempat dengan sebutan Ang Pangulo atau Pangulo. Misalnya Ang Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo untuk presiden yang sedang menjabat sekarang.
Menurut konstitusi yang sekarang (1987), Presiden harus berusia minimum 40 tahun, warga negara Filipina berdasarkan kelahiran, dan telah menjadi penduduk Filipina sekurang-kurangnya selama 10 tahun sebelum pemilihan umum.
Saat ini, pejabat setingkat presiden adalah:
No. Nama Jabatan
1 Manuel Leuterio B. de Castro, Jr.
Wakil Presiden

2 Manuel B. Villar, Jr.
Presiden Senat

3 Jose C. de Venecia, Jr.
Ketua Parlemen

Rekrutmen Senat

F Berbeda dengan Senat AS, Senat Filipina terdiri atas 24 senator yang tidak dipilih dari suatu distrik atau wilayah tertentu. Mereka dipilih dalam sebuah pemilihan umum di seluruh negeri .
Para senator menjabat untuk masa 6 tahun, dengan setengah dari para senator dipilih setiap tiga tahun. Dengan cara ini, Senat menjadi sebuah lembaga yang sinambung.
Ketika Senat dipulihkan oleh Konstitusi di tahun 1987, ke-24 senator yang terpilih pada tahun 1987 menjabat hingga tahun 1992. Pada tahun 1992 para kandidat untuk Senat yang memperoleh 12 jumlah suara tertinggi menjabat hingga tahun 1998, sementara yang 12 lainnya hanya menjabat hingga tahun 1995. Setelah itu, masing-masing senator terpilih menjabat selama 6 tahun penuh. Senat adalah satu-satunya lembaga yang diberi wewenang untuk mengesahkan perjanjian.
Senator Terkenal Filipina:
Gloria Macapagal-Arroyo (1992-1998).
Benigno Aquino, Jr., pemimpin oposisi melawan Marcos dan suami Presiden Filipina Corazon Aquino.
Joseph Estrada, mantan presiden Filipina.
Raul Manglapus, mantan menteri luar negeri dan kandidat presiden.
Ferdinand Marcos, mantan presiden Filipina.
Blas Ople, mantan direktur jenderal Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) dan mantan menteri luar negeri.
Aquilino Pimentel, Jr., aktivis dan menjabat Senator sekarang.
Cipriano P. Primicias, Sr., negarawan, pemimpin mayoritas dan anggota Dewan Negara, 1953-1963.
Gil J. Puyat, negarawan.
Jovito Salonga, senator terkemuka yang terpilih tiga kali, pemimpin oposisi melawan Marcos, mantan ketua PCGG.
Lorenzo Tañada, negarawan.
Arturo Tolentino, mantan wakil presiden Filipina.
Manuel Villar, mantan ketua Dewan Perwakilan dan Presiden Senat sekarang.
Claro M. Recto, mantan senator dan negarawan.
Miriam Defensor Santiago, mantan calon presiden dan Senator sekarang.
Fermin Torralba, senator Visayan terkemuka dan sekretariat Senat sekarang pada awal Republik Filipina.
Juan Ponce Enrile, mantan menteri pertahanan nasional di bawah Marcos dan Senator sekarang.
Luisa Ejercito Estrada, Ibu Negara pertama yang memenangi kursi di Senat, juga istri dari mantan Senator dan Presiden.
Manuel L. Quezon, Presiden Senat pertama dan yang melobi untuk dibentuknya Senat yang dipilih secara nasional dan dibentuk pada 1940.

Sistem Pemerintahan Malaysia

Negara Malaysia adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara, yang terdiri dari dua kawasan utama yang dipisahkan oleh Laut Cina Selatan. Kedua kawasan ini mempunyai bentuk muka bumi yang hampir sama, yaitu dari pinggir laut yang landai, sampai ke hutan lebat, dan bukit.
Malaysia Barat berbatasan dengan Thailand di utara, dan Singapura di selatan, kemudian,
Malaysia Timur berada di Pulau Kalimantan atau Borneo yang berbatasan dengan Indonesia di selatan dan Brunei di utara.
Semboyan negara Malaysia adalah Bersekutu Bertambah Mutu (Persatuan adalah Kekuatan).
Bahasa resminya adalah Bahasa Melayu, dengan Ibukota Kuala Lumpur.
Lagu kebangsaannya adalah Negaraku.

Malaysia adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tenggara. Malaysia mempunyai dua kawasan utama yang terpisah oleh laut Cina Selatan, yaitu Malaysia Barat (Semenanjung Malaysia) yang berbatasan dengan Thailand di utara dan Singapura di selatan. Kemudian Malaysia Timur, di bagian utara Pulau Borneo atau Kalimantan yang berbatasan dengan Indonesia dan Brunei di utara.

Negara dengan luas wilayah 329.750 km², ini memiliki mata uang Ringgit, sedangkan penghasilan utamanya adalah Karet dan Kelapa Sawit. Hasil hutan berupa kayu, banyak dihasilkan di Sabah.hasil tambang Malaysia adalah timah, bijih besi, bauksit, dan minyak bumi. Malaysia merupakan negara pengekspor timah terbesar di dunia.

Penduduk Malaysia terdiri dari orang Melayu sebanyak 50%, kemudian Cina 37%, dan India 11%. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Melayu yang hampir sama dengan bahasa Indonesia.

Malaysia adalah sebuah negara Kerajaan, yang dipimpin oleh seorang raja yang disebut Yang di-Pertuan Agong. Sistem Pemerintahan Malaysia diawali dengan Konstitusi tahun 1957 membentuk sebuah sistem pemerintahan Federal yang terdiri dari sebuah pemerintahan Pusat di Kuala Lumpur dan pemerintahan negara-negara bagian yang semuanya dipilih melalui pemilihan umum. Seorang Raja Konstitusional (yang disebut Yang di-Pertuan Agong), dipilih untuk periode lima tahun dalam Majelis Raja-Raja, suatu badan yang diberi kuasa untuk memberikan nasehat dalam masalah-masalah pemerintahan. Kemudian Yang di-Pertuan Agong memilih seorang Perdana Menteri. Yang di-Pertuan Agong, atas nasehat Perdana Menteri dapat bertindak untuk membubarkan Parlemen.

Malaysia terdiri atas 9 Kesultanan yang diperintah oleh Sultan, dan 4 Negara Bagian yang diperintah oleh Yang di-Pertuan Negeri, atau Gubernur, dan satu wilayah Federasi.
Kesultanan Malaysia adalah Johor, Kedah, Selangor, Kelantan, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, dan Trengganu.
Negara Bagian Malaysia adalah Malaka, Pulau Penang (Malaysia Barat), Sabah, dan Serawak (Malaysia Timur).

Wilayah Federasi adalah Kuala Lumpur, sebagai ibukota Malaysia.

Badan Legislatifnya terdiri dari dua kamar (bikameral), yaitu sebuah parlemen yang dipilih secara langsung (disebut Dewan Rakyat) yang terdiri dari 219 anggota, dipilih berdasarkan sistem pemilihan distrik, untuk jangka waktu lima tahun dan memiliki wewenang legislatif yang utama. Dan sebuah Senat (disebut Dewan Negara) yang terdiri dari 70 anggota, 26 anggota dipilih oleh Parlemen negara bagian yang mewakili 13 daerah dan 44 anggota ditunjuk oleh Yang di-Pertuan Agong. Para anggota Senat menduduki jabatannya selama enam tahun. Kedua Dewan itu bisa membuat Undang-Undang, kecuali dalam masalah-masalah keuangan, yang harus diputuskan di Dewan Rakyat.

Kabinet Federal, yang terdiri dari kementerian-kementerian dipimpin oleh Perdana Menteri. Semua Menteri Kabinet adalah anggota Dewan Rakyat dan bertanggung jawab kepada Parlemen tersebut.
Masing-masing negara bagian memiliki Majelis Negara Bagian yang dipimpin oleh seorang Menteri Besar yang dipilih melalui pemilihan umum dan dibantu oleh Dewan Eksekutif yang ditunjuk oleh Sultan atau Gubernur atau nasehat Menteri Besar.

Pelayanan Publik di Malaysia terpusat secara ketat dan otoriter, mulai dari sekretaris jenderal dipuncak sampai dengan pejabat distrik yang paling bawah. Pejabat distrik khususnya menganggap bahwa dirinya sebagai penjelmaan pemegang kekuasaan pemerintahan, bebas dari campur tangan politik lokal dan hanya bertanggung jawab kepada atasannya. Hal ini mengakibatkan masih kurang efektifnya pemberian pelayanan kepada masyarakat, karena dapat membuat pemberi layanan berbuat semaunya saja.

Hal ini masih mengandung banyak ciri-ciri dan masalah-masalah kolonial. Pemerintah telah berusaha membuat birokrasi itu agar tidak jauh dari masyarakat yang dilayaninya dan agar lebih tanggap kepada masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat.

Sistem Pemerintahan Negara Perancis

Negara Perancis atau variasinya Prancis (Republique Francaise) adalah sebuah negara yang terletak di Eropa Barat. Selain di daratan Eropa, wilayahnya juga terdiri dari berbagai pulau dan wilayah di benua lain.
Perancis Metropolitan membentang dari Laut Tengah sampai ke Selat Inggris dan Laut Utara, serta sungai Rhein sampai Samudera Atlantik.
Di darat, Perancis dibatasi oleh Belgia, Luxemburg, Jerman, Swiss, Italia, Monako, Andorra, dan Spanyol. Perancis dan Inggris dihubungkan oleh Terowongan Channel yang menembus dasar selat Inggris. Di luar batas Metropolitannya, Perancis juga memiliki batas dengan Brazil, Suriname, dan Antillen Belanda.
Motto negara Perancis adalah Liberte, Egalite, Fraternite (Kebebasan, Keadilan, Persaudaraan).
Bahasa resmi negara ini, adalah Bahasa Perancis, dengan Ibukota Paris.
Lagu kebangsaannya adalah La Marseillaise.

Negara yang luasnya paling besar di daratan Eropa ini (547.026 km²), memiliki mata uang Euro, sedangkan penghasilan utamanya adalah di bidang agrikulturdan industri besar yang cukup terkemuka di Eropa, terutama dalam industri padi, daging, anggur, serta industri besi dan baja, bahkan juga plutonium untuk bahan nuklir.

Penduduk Perancis yang pertama adalah bangsa pemburu dan pelukis gua-gua seperti Lascaux (Dordogne). Bangsa Yunani membangun kota Marseille pada tahun 600 SM, kemudian setelah itu dengan cepat menjadi ramai, apalagi setelah dipersatukannya dinasti-dinasti Gaul, Romawi, Frank, Charlemagnedan Capet. Kemudian diperkokoh persatuannya oleh para Louis (raja perancis) dan kekuasaan Napoleon (baik Bonaparte maupun Napoleon III).

Perancis merupakan Negara Republik Kesatuan. Sistem Pemerintahan Negara ini menganut sistem pemerintahan semi presidensial dengan tradisi demokrasiyang kuat. Dalam cabang eksekutif terdapat dua pemimpin, yakni dikepalai oleh Presiden yang dipilih dalam pemilu untuk masa jabatan 5 tahun, dan Perdana Menteri yang ditunjuk oleh presiden, dan Perdana Menteri juga memimpin Dewan Menteri atau Kabinet.

Badan Legislatif atau Parlemen Perancis adalah sebuah badan Bikameral, yang terdiri atas Assemblee Nationale dan Senat. Assemblee Nationale, yang mewakili konstituensi lokal dan dipilih langsung untuk masa jabat 5 tahun, memiliki kekuatan untuk membubarkan kabinet sehingga pihak mayoritas menjadi penentu pilihan pemerintah. Assemblee Nationale berjumlah 107 orang,dan anggota Senat berjumlah 48 orang. Senator dipilih secara tidak langsung untuk masa jabat 6 tahun dan pemilihannya dibagi dua, dilakukan tiap tiga tahun dimulai 2008. Awalnya, senator menjabat untuk 9 tahun, namun dikurangi. Kekuatan legislatifSenat terbatas karena jika ada perselisihan antara Assemblee Nationale dan Senat, yang diperhatikan adalah Assemblee Nationale kecuali untuk hukum konstitusional.

Kekuatan Presiden dapat dikatakan kuat, karena walaupun Dewan Menteri memiliki Perdana Menteri (PM) tetapi Presidenlah yang mengangkat Perdana Menteri tersebut, dan Presidenlah yang mengetuai Sidang Kabinet (Sidang Menteri-Menteri). Memang dalam hal ini Parlemen Perancis juga kuat karena dapat menjatuhkan Perdana Menteri (mosi tidak percaya) tetapi tidak dapat menjatuhkan presiden, bahkan sebaliknya Presiden dapat membubarkan Assemble Nationale. Presiden merupakan pelindung (protector)dan pelerai (arbiter) dalam tiap persoalan yang timbul diantara lembaga-lembaga pemerintahan.

Di Perancis, politiknya khas dengan dua kelompok yang berseberangan, yaitu kelompok sayap kiri yang bertumpu pada Partai Sosialis Perancis dan kelompok sayap kanan yang bertumpu pada Union pour un Mouvement Populaire (UMP). Terdapat juga sebuah partai sayap kanan radikal yang bernama Front National.

Dewan Konstitusi dibentuk untuk menjaga konstitusi dari tindakan-tindakan tertentu, atau yang dapat merugikan negara. Dewan Konstitusi ini dapat mengerem kekuasaan dari pada Presiden, Parlemen, dan Pemerintah. Dewan ini terdiri dari 9 orang yang diangkat secara sama oleh Presiden dan Ketua Assembley serta Ketua Senat.

Pelayanan Publik pada negara ini mempergunakan pula asas dekonsentrasi (untuk kecenderungan sentralisasi) sedangkan dalam memegang teguh prinsip demokrasi Perancis mengimbanginya dengan mempergunakan pula asas desentralisasi dalam mempermudah pelayanan publik.

Instansi Pusat semuanya berkedudukan di Paris, tetapi kemudian untuk dapat menangani hal-hal sampai kepada yang sekecil-kecilnya, di wilayah-wilayah dipercayakan pada Instansi-instansi Lokal, yang diciptakan oleh Departemen-Departemen sebagai satuan Wilayah Otonom, yang lazim pula disebut sebagai Instansi Prefectoral. Sedangkan Instansi Vertikal adalah aparat Pusat si Daerah yang diistilahkan dengan antena daripada kewenangan pusat.

 

About these ads

Tentang heny prihastiwi

seorang pendidik yang berusaha terus belajar.
Tulisan ini dipublikasikan di PKn dan tag , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s